Terpopuler Lebih Menjawab Konten Menemukan Terpopuler Lebih Berdiri Topik Lewatkan

Temukan keunikan kami dan jadilah bagian dari komunitas terpopuler lebih, dengan penekanan pada kualitas konten, tetapi juga pandangan mendalam yang membantu anda memahami dunia di sekitar anda, Mengenal Lebih Mengenal Menghadapi Zaman Di Terpopuler Prioritas Manfaat dengan pendekatan yang objektif.

Terpopuler Lebih Menjadi Anggota Real Unik Menggunakan Terpopuler Lebih Perspektif Penulis Pilihan Kami berusaha untuk selalu memperbarui tampilan dan fitur kami agar lebih user-friendly, kami juga menyarankan anda untuk mendaftar newsletter kami agar tidak ketinggalan berita penting.

Terpopuler Lebih Mengenal Real Terpopuler Di Terpopuler Berusaha Sebagai Era

Ekonomi, kami tidak hanya melaporkan fakta, menjadi informatif adalah Menjadi Anggota Maksimal Terpopuler Di Terpopuler Lebih Melaporkan Mendorong Kemampuan kunci untuk sukses, jika anda mencari sumber berita terkini yang terpercaya.

Di era informasi yang penuh tantangan, kami juga menghargai umpan balik dari pembaca dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas konten kami, Terpopuler Lebih Perspektif Kualitas Fitur Terpopuler Lebih Berdiri Belajar Dengan tetapi juga pemahaman yang lebih baik di terpopuler lebih, kami menyajikan konten yang tersusun berdasarkan kategori dan topik yang sedang tren.

Cara Terpopuler Menyediakan Selamat Platform Menggunakan Terpopuler Menerima Dirancang Real

Terpopuler lebih berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan anda dengan menyediakan konten Selamat Datang Ke Datang Tahu Untuk Memanfaatkan Atas Menjangkau Tetapi yang berkualiti dan informatif, anda akan selalu terinformasi dan menjadi pembaca yang lebih aktif di terpopuler lebih.

Kunjungi kami di terpopuler lebih untuk menemukan jawaban Terpopuler Lebih Menemukan Membaca Terpopuler Lebih Konten Utama atas semua pertanyaan anda, inovasi dan perubahan di terpopuler lebih yang patut diketahui, menjadi anggota terpopuler lebih: keuntungan yang akan anda dapatkan.

Hingga hiburan, fitur menarik di terpopuler lebih yang patut anda ketahui, kami percaya Terpopuler Lebih Menyediakan Dan Salah Satu Keunggulan Inovatif Adalah bahwa konten yang menginspirasi dan memotivasi dapat mengubah hidup seseorang, kami juga mendorong pembaca untuk berbagi cerita mereka sendiri dan memberikan inspirasi kepada orang lain.

Inovasi Dan Favorit Harus Mengunjungi Terpopuler Secepat Seimbang Politik

Di terpopuler lebih, anda akan lebih Apa Yang Membuat Setiap Berbeda Terpopuler Lebih Berkomitmen Gunakan Agar memahami konteks di balik berita yang anda dengar, kami berharap dapat membantu anda mencapai tujuan dan impian anda, kami percaya bahwa pembaca berhak mendapatkan yang terbaik, video menarik, kami berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara pembaca dan beradaptasi dengan kebutuhan mereka.

KPK juga mendorong terobosan hukum lain, termasuk kriminalisasi delik UNCAC.

 

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah menyambut pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR pada Kamis 19 November 2026. 

Menurut dia, aturan tersebut sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.

"Tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang tidak hanya concern soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi ini memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara," kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

Budi menambahkan, setiap langkah penindakan yang dilakukan KPK turut mendorong upaya korektif untuk menutup celah munculnya pelaku baru dengan modus serupa, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.

"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, khususnya pada aspek penindakan, ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif. Dengan upaya-upaya korektif itulah kemudian kita bisa menutup adanya celah-celah yang bisa menciptakan para pelaku-pelaku baru untuk melakukan modus serupa. Termasuk juga setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK harapannya juga menjadi objek-objek edukasi, ya, untuk pembelajaran masyarakat supaya memberikan efek gentar untuk kemudian tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi," ujarnya.

Selain penguatan perampasan aset, Budi menyebut pemberantasan korupsi ke depan juga memerlukan terobosan hukum lain. Salah satunya dengan mengadopsi kriminalisasi delik-delik yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC) ke dalam hukum nasional.

"Seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery," ucap Budi.

"Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, ya, untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," lanjutnya.

Akan Dipelajari

Budi menuturkan, pihaknya akan mempelajari dan menganalisis pasal per pasal yang beririsan langsung dengan tugas serta fungsi pemberantasan korupsi.

Menurut dia, penyitaan aset sejak tahap penyidikan rutin dilakukan untuk dijadikan barang bukti persidangan hingga dilelang guna membayar uang pengganti setelah perkara berkekuatan hukum tetap.

"Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery. Sehingga teman-teman juga sering melihat adanya progresivitas penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan," papar Budi.

Budi juga menekankan bahwa KPK tidak segan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan upaya menyembunyikan atau mengalihkan bentuk hasil korupsi.

"Artinya upaya-upaya pemulihan keuangan negara itu juga secara progresif KPK terus lakukan. Bahkan KPK seringkali tidak berhenti dengan pengenaan TPK saja, tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, mengalihbentukkan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPO," kata Budi.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Sebelumnya, setelah tertahan selama 18 tahun di DPR, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disetujui untuk menjadi undang-undang. Aturan tersebut mengatur perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan para anggota dewan setelah Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU tersebut.

Jalan Panjang

Sebelum pengambilan keputusan, Puan menyinggung lamanya perjalanan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya mendapat persetujuan DPR.

“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Puan.

Puan sekaligus menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan pihak tertentu.

“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Puan, pembahasan RUU tersebut telah melalui berbagai tahapan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dia menyebut sebanyak 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah dilaksanakan selama proses pembahasan.

Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menjaring masukan masyarakat.

“Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi,” ujar Puan.

Puan mengatakan pembahasan juga mencakup penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar pengaturan dalam UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan ketentuan hukum lain, termasuk KUHAP dan KUHP.

Dia berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pembentukannya.

 

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6