Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan tujuan Arab Saudi. Sebanyak tujuh orang ditangkap dalam pengungkapan tiga kasus tersebut.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTB Kombes Ni Made Pujewati mengatakan tiga kasus itu diungkap pada Oktober hingga November 2026.
"Dari tiga perkara yang kami tangani, kami lakukan hampir lima minggu. Bulan pertama atau empat minggu kita ungkap dua perkara. Pada tanggal 18 (November) kita ungkap satu perkara," kata Pujewati, Jumat (20/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kasus pertama, polisi mengamankan dua orang pelaku, yakni laki-laki berinisial BS dan perempuan berinisial SI alias R. Kedua pelaku diketahui telah memberangkatkan korban ke Arab Saudi.
"Mereka berperan sebagai perekrut sekaligus sponsor pengirim korban ke luar negeri," ucap dia.
Pada kasus kedua, polisi mengamankan tiga perempuan berinisial R, M, dan ARA. Ketiganya memiliki peran berbeda dalam proses pemberangkatan korban ke luar negeri.
Pelaku R berperan sebagai pekerja lapangan yang bertugas merekrut dan menampung korban, hingga mengurus pemeriksaan kesehatan (medical check up) serta pembuatan paspor.
Sementara itu, pelaku M bertugas mengoordinasikan pekerja lapangan. Adapun ARA berperan mengoordinasikan pekerja lapangan, mengucurkan dana perekrutan, serta memberangkatkan korban ke agen pusat di Jakarta.
Dalam kasus ketiga, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial N dan laki-laki berinisial HZA.
Menurut Pujewati, para pelaku menjalankan aksinya dengan mengiming-imingi korban gaji tinggi serta proses pemberangkatan yang mudah dan tidak berbelit-belit.
"Modusnya hampir sama semua, menjanjikan ke luar negeri dan Arab Saudi adalah negara yang paling sering diinginkan oleh calon tenaga kerja dengan kemudian janji-janji proses yang mudah," sebutnya.
Saat ini, seluruh tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda NTB. Mereka dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO juncto Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(dpw/dpw)

















































