Kecelakaan yang melibatkan KA Siantar Ekspres rute Pematangsiantar-Medan dan minibus Sinar Tani menewaskan seorang sopir serta menyebabkan tiga petugas kereta api mengalami luka bakar.
Insiden ini kembali menyoroti persoalan keselamatan di perlintasan sebidang, khususnya perlintasan yang tidak dilengkapi palang pintu maupun penjagaan.
Kecelakaan yang berujung terbakarnya lokomotif dan minibus itu terjadi di perlintasan kereta api di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Jumat (20/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peristiwa tersebut juga ramai beredar di media sosial. Persoalan keselamatan di perlintasan sebidang masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Minimnya pengawasan, fasilitas keselamatan yang tidak memadai, serta keberadaan perlintasan liar menjadi sejumlah faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan.
Ketika kendaraan menerobos perlintasan dan tertabrak kereta yang sedang melintas, muncul pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab, terutama jika pengemudi kendaraan meninggal dunia sementara petugas kereta api atau penumpang mengalami luka-luka.
Pengamat perkeretaapian sekaligus Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Selatan, Joni Martinus, menjelaskan tanggung jawab dalam kecelakaan di perlintasan sebidang perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum dan hasil investigasi.
Tanggung jawab pengemudi kendaraan
Joni menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 114, pengemudi kendaraan wajib mematuhi ketentuan saat melintasi perlintasan sebidang.
Dalam pasal tersebut, pengemudi kendaraan diwajibkan:
- Berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu kereta api mulai ditutup, dan/atau terdapat isyarat lain.
- Mendahulukan kereta api.
- Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.
Menurut Joni, pengemudi yang menerobos perlintasan sebidang dan mengabaikan ketentuan tersebut dapat dinilai lalai serta melanggar aturan lalu lintas. Kereta api memiliki hak utama untuk melintas di perlintasan sebidang.
"Karena kelalaian tersebut, tanggung jawab utama atas kecelakaan ini berada pada pengemudi mobil," jelas Joni.
Pengemudi kendaraan yang terbukti melanggar aturan dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada umumnya tidak bertanggung jawab atas kematian pengemudi kendaraan yang menerobos perlintasan, kecuali jika hasil investigasi menemukan adanya kelalaian dari pihak KAI.
Menurut Joni, dugaan kelalaian harus dibuktikan melalui investigasi yang komprehensif dan objektif.
Dia menilai kecelakaan di Sinaksak bukan disebabkan oleh kereta api, melainkan berkaitan dengan kelalaian sopir minibus dan keberadaan perlintasan liar.
Tanggung jawab terhadap petugas yang terluka
Joni mengatakan penanganan dan pembiayaan bagi tiga petugas KAI yang mengalami luka bakar dalam kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan, yakni PT KAI, sebagai pemberi kerja.
Tanggung jawab itu meliputi penanganan medis dan pemulihan para petugas yang mengalami luka bakar agar mendapatkan perawatan secara optimal.
Selain itu, para petugas yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas operasional berhak memperoleh perlindungan kerja.
Jaminan perawatan dan kecelakaan kerja diberikan sesuai tanggung jawab pemberi kerja serta skema jaminan ketenagakerjaan yang berlaku.
Tanggung jawab terhadap penumpang kereta api
PT KAI juga memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang selama perjalanan kereta api. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur tanggung jawab penyelenggara angkutan kereta api terhadap keselamatan penumpang serta kerugian yang timbul selama masa pengangkutan.
Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan, antara lain biaya pengobatan bagi penumpang yang terluka, santunan kepada keluarga penumpang yang meninggal dunia, serta penggantian barang bawaan yang hilang atau rusak akibat kecelakaan kereta api sesuai ketentuan yang berlaku.
Joni menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga sopir minibus Sinar Tani yang meninggal dunia. Dia juga mendoakan tiga petugas KAI yang mengalami luka bakar agar segera pulih. Joni turut mengapresiasi keselamatan 264 penumpang dalam insiden tersebut.
Namun, dia mengingatkan satu korban jiwa dalam kecelakaan itu tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.
"Namun, satu nyawa hilang ini tidak boleh dianggap biasa," ujar Joni.
Dia menilai perlintasan liar di Sinaksak menjadi ancaman serius yang selama ini belum tertangani.
Perlintasan tanpa palang pintu, penjaga, maupun rambu yang memadai berpotensi kembali memakan korban jika dibiarkan.
"Perlintasan liar di Sinaksak adalah bom waktu yang sudah lama dibiarkan. Tanpa palang, tanpa penjaga, tanpa rambu yang jelas, jika terus dibiarkan akan ada korban berikutnya. Jangan tunggu ada korban kedua," tegasnya.
Joni mendesak pemerintah daerah, KAI, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) segera mengambil langkah konkret untuk mencegah kecelakaan serupa.
Dia menyampaikan tiga tuntutan, yakni pertama Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama KAI dan DJKA segera menutup perlintasan liar di Sinaksak serta melakukan audit terhadap seluruh perlintasan liar di Sumatera Utara.
Kedua penegakan hukum secara tegas terhadap pengguna jalan maupun angkutan yang melanggar rambu dan menerobos perlintasan sebidang.
Ketiga edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai keselamatan di perlintasan kereta api, termasuk kebiasaan berhenti, melihat ke kiri dan kanan, mendengarkan kondisi sekitar, serta memastikan aman sebelum melintas.
Tiga solusi untuk mengatasi perlintasan sebidang tak terjaga
Joni juga menawarkan tiga solusi untuk mengatasi persoalan banyaknya perlintasan sebidang yang belum dilengkapi penjagaan maupun fasilitas keselamatan memadai.
1. Solusi infrastruktur
Evaluasi perlintasan sebidang perlu dilakukan secara berkala oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan pihak terkait lainnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, perlintasan dapat ditutup, ditingkatkan fasilitas keselamatannya, atau diubah menjadi jalur tidak sebidang.
Pembangunan underpass maupun flyover menjadi salah satu opsi untuk mengurangi risiko kecelakaan. Namun, upaya tersebut membutuhkan anggaran besar serta proses pembebasan lahan yang tidak mudah.
2. Solusi penegakan hukum
Joni menilai penindakan tegas terhadap pelanggar rambu di perlintasan sebidang diperlukan untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum juga diharapkan meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan agar tidak sembarangan menerobos perlintasan kereta api.
3. Solusi budaya dan edukasi
Kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu, sinyal, dan isyarat di perlintasan sebidang menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan.
Menurut Joni, keselamatan di perlintasan kereta api bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun operator kereta, tetapi juga setiap pengguna jalan yang melintas.
"Kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama," imbuhnya.
Data kecelakaan perlintasan sebidang masih memprihatinkan Joni mengungkapkan data kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak terjaga dalam empat tahun terakhir masih menunjukkan angka yang tinggi.
Pada 2022, tercatat 245 kecelakaan di perlintasan sebidang tidak terjaga dengan 110 korban meninggal dunia.
Jumlah kecelakaan meningkat menjadi 274 kejadian pada 2023, meski korban meninggal dunia tercatat sebanyak 94 orang. Pada 2024, kecelakaan tercatat sebanyak 213 kejadian dengan 123 korban meninggal dunia.
Sementara pada 2025, terjadi sekitar 171 kecelakaan dengan 106 korban meninggal dunia. "Ini angka yang sungguh memprihatinkan sehingga butuh perhatian yang serius dari semua pihak terkait," tutup Joni.
Simak Video "Video Menhub Ungkap Kronologi Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo"
[Gambas:Video 20detik](ddn/ddn)


























































