Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta seluruh jajaran penyelenggara haji di daerah proaktif melakukan jemput bola guna mempercepat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama tahun 1448 H/2027 M. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan serapan kuota haji reguler yang mencapai 203.320 jemaah.
Arahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriyawan. Ian menekankan bahwa optimalisasi kuota merupakan tanggung jawab negara dalam memberi kepastian pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar mengejar angka keberangkatan. Apalagi, masa pelunasan Bipih reguler tahap pertama sudah berjalan sejak 10 November dan akan berakhir pada 10 Desember 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengejar target tersebut, jajaran Kemenhaj di daerah diminta aktif memetakan jemaah yang berhak melunasi melalui data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Selain itu, petugas diminta mempercepat proses verifikasi istitaah kesehatan, mengecek kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga menggencarkan sosialisasi syarat dan tenggat pelunasan.
Setiap hambatan di lapangan, baik menyangkut administrasi, kesehatan, akses perbankan, maupun kurangnya pemahaman jemaah wajib segera dipetakan dan dicarikan jalan keluar sesuai kewenangan resmi. Jika nantinya masih ada sisa kuota usai tahap pertama ditutup, pengisian akan dilanjutkan pada pelunasan tahap kedua sesuai kategori yang ditetapkan pemerintah.
"Jangan hanya menunggu jemaah datang. Kita harus proaktif mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi. Namun, seluruh langkah yang dilakukan harus memiliki dasar regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun hukum," tegas Ian, dikutip dari laman Kemenhaj, Kamis (19/11/2026).
Ian juga menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhaj untuk menerapkan lima nilai "K" sebagai budaya kerja dalam mengawal penyelenggaraan haji, yakni Ketulusan, Ketelitian, Kesungguhan, Kepatuhan, dan Kerja Sama.
Menurut Ian, ketulusan adalah fondasi pengabdian dengan menempatkan amanah jemaah di atas segalanya. Sementara itu, ketelitian sangat krusial untuk mencegah kekeliruan data maupun dokumen yang dapat menghambat penerbitan visa hingga keberangkatan jemaah.
"Identitas jemaah adalah nyawa keberangkatan mereka," ujar Ian sembari mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip zero error dalam setiap pendataan.
Nilai berikutnya adalah kesungguhan agar setiap tahapan layanan dikerjakan tuntas dan profesional, serta kepatuhan untuk memastikan seluruh solusi maupun kebijakan tetap berada di jalur aturan sehingga aman saat diperiksa lembaga pengawas.
Adapun nilai kerja sama ditekankan untuk menghapus ego sektoral melalui sinergi lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, perguruan tinggi, akademisi, hingga pemuka dan penyuluh agama.
Ian menegaskan bahwa penerapan kelima nilai tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum demi menyukseskan penyelenggaraan haji 2027.
"Lima nilai K ini harus menjadi pedoman dalam bekerja dan melayani. Dengan ketulusan, ketelitian, kesungguhan, kepatuhan, dan kerja sama, kita dapat memperkuat penyelenggaraan haji sekaligus mewujudkan Tri Sukses Haji," pungkasnya.
(hnh/inf)




































































