Industri keuangan syariah (IKS) di Indonesia menghadapi paradoks yang mengganggu. Di satu sisi, literasi IKS telah mencapai 43,07 %, namun inklusinya hanya 13,24 %, sementara inklusi industri keuangan konvensional telah menembus 79,71 %. Artinya, masyarakat cukup memahami konsep IKS, tetapi sangat sedikit yang benar-benar menggunakannya. Pangsa pasar perbankan syariah pun masih stagnan di kisaran 7,4 hingga 7,6 % dari total aset perbankan nasional. Tanpa koreksi struktural dan kemampuan beradaptasi, pertumbuhan aset yang terlihat positif hanya akan menjadi ilusi inklusi.
IKS di Indonesia tumbuh dalam masyarakat yang majemuk: mayoritas muslim, tetapi plural secara agama, etnis, dan kelas sosial. Peta sosiologisnya mencakup tradisi pesantren, komunitas urban kelas menengah, pasar tradisional, hingga generasi digital.
Salah satu akar persoalan rendahnya inklusi terletak pada model bisnis yang terlalu lama berlindung di zona nyaman. IKS masih sangat bergantung pada akad murabahah yang bersifat jual beli dengan margin tetap, serta pembiayaan konsumtif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil studi Al Rojak Mubarok dkk (2025) mencatat sekitar 53 % pembiayaan di perberbankan Syariah berbasis jual beli, 93 % diantaranya menggunakan akad murabahah. Sedangkan yang berbasis bagi hasil mencapai 47 %, 96 % diantaranya menggunakan akad musyarakah. Secara kuatitatif ini sudah menunjukkan kemajuan. Namun demikian, perlu dipastikan apakah akad musyarakah dimaksud betul-betul berbasis bagi hasil atau menggunakan akad yang distrukturkan menyerupai pembiayaan berbasis margin-dengan imbal hasil yang tetap?
Dominasi pembiayaan yang berbasis margin ini menunjukkan bahwa IKS lebih memilih instrumen yang mudah dikelola secara operasional dan berisiko rendah, ketimbang akad bagi hasil yang menuntut kapasitas analisis usaha, pemantauan kinerja, dan berbagi risiko secara proporsional. Padahal, esensi IKS justru terletak pada keadilan distributif melalui bagi hasil dan pembagian risiko. Ketika IKS menghindari akad mudharabah dan musyarakah yang substantif, keuangan syariah kehilangan pembeda utamanya (furqan) di mata masyarakat dan cenderung dipersepsikan sebagai perbankan konvensional dengan label syariah (Kompas.com, 12/3/2026).
Keluar Dari Zona Nyaman dan Lebih Adaptif
Adanya kesenjangan (gap) antara literasi dan inklusi sebesar 30% ini bukan sekadar persoalan komunikasi atau literasi, melainkan sinyal bahwa IKS perlu memahami peta sosiologis masyarakat, kebiasaan, jaringan sosial lokal, serta pola aktifitas ekonomi mereka. Pendekatan inklusif literasi, produk yang mudah diakses, serta sinergi dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan memperkuat IKS sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar simbol identitas. Di samping itu, IKS perlu menawarkan produk serta proposisi nilai yang cukup meyakinkan dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam konteks demikian, IKS harus berani keluar dari zona nyaman dan perlu lebih banyak mengadopsi akad-akad berbasis bagi hasil. Mudharabah, musyarakah, dan muzara'ah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi mitra, bukan sekadar debitur.
Bagi pelaku UMKM yang kerap tidak memiliki agunan memadai, akad bagi hasil jauh lebih adaptif karena kelayakan pembiayaan dinilai dari prospek usaha dan arus kas, bukan semata-mata dari aset yang dapat dijaminkan (diagunkan). Dengan populasi UMKM sekitar 64 juta unit yang menyumbang sekitar 61 persen PDB, pasar ini sesungguhnya sangat besar. Namun bank syariah belum serius menggarapnya dengan skema bagi hasil yang "genuine". Selama IKS tetap berkutat pada pembiayaan konsumtif dan murabahah berbasis agunan, inklusi IKS akan sulit menyentuh lapisan masyarakat produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Adaptasi akad juga sangat mendesak untuk sektor pertanian dan perikanan. Petani dan nelayan menghadapi siklus musiman, ketidakpastian panen atau tangkapan, serta kebutuhan modal yang datang sebelum musim berjalan. Akad "salam", pembelian barang di muka dengan penyerahan di kemudian hari secara normatif sangat relevan untuk pertanian, tetapi penggunaannya di perbankan syariah masih sangat terbatas. Demikian pula akad "muzara'ah" dan "musaqah" untuk kerja sama pengelolaan lahan, serta akad "mudharabah" dan "musyarakah" untuk pembiayaan perahu, alat tangkap, atau modal kerja nelayan. Akad-akad ini memungkinkan pembiayaan disesuaikan dengan pola pendapatan yang tidak tetap, bukan dipaksa mengikuti skema angsuran bulanan yang kaku.
Sayangnya, kompleksitas administrasi, keterbatasan data, dan orientasi pada keamanan portofolio membuat industri enggan memperluas skema ini. Di sinilah dibutuhkan keberanian manajemen risiko yang lebih canggih, bukan penghindaran risiko yang menyempitkan jangkauan dan peluang.
Dukungan kebijakan pemerintah menjadi prasyarat agar transformasi ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah telah menempatkan ekonomi syariah sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, dan KNEKS terus mendorong "business matching" pembiayaan syariah bagi UMKM bersama Bank Indonesia, OJK dan Kementerian UMKM.
Namun kebijakan perlu lebih tajam menyasar akar masalah, yaitu insentif termasuk skema penjaminan bagi bank Syariah yang memperluas porsi pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sektor produktif, penyediaan data usaha yang terintegrasi, serta penguatan kapasitas analisis kelayakan usaha di daerah. Tanpa insentif struktural dan penjaminan, imbauan untuk berbagi risiko hanya akan berhenti sebagai retorika.
Salah satu terobosan lain yang konkret dan berdampak langsung pada peningkatan inklusi IKS adalah pembukaan rekening bank syariah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Kampus ini memiliki populasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang besar serta basis nilai keislaman yang kuat. Pada tahun 2026, jumlah PTKIN di seluruh Indonesia ada 59 buah (AI Overview, 2026). Kalau seluruh PTKIN bisa berkolaborasi dengan IKS mulai dari pembukaan rekening, pembayaran payroll dan UKT, serta co-branding kartu mahasiswa akan mendongkrak inklusi IKS di Indonesia. Oleh karena itu, potensi yang sangat besar ini perlu dioptimalkan dan sudah saatnya IKS lebih proaktif menjemput bola. Kolaborasi antara PTIKN dengan IKS sekaligus akan menjadi laboratorium yang menghubungkan antara literasi IKS di ruang kelas dengan praktik nyata di lapangan.
Pada akhirnya, rendahnya inklusi IKS bukan takdir yang harus diterima. Angka 13,24 % dan gap sebesar 30 % adalah potensi pasar yang harus digarap secara lebih serius dan sekaligus menjadi cermin dari pilihan-pilihan industri yang terlalu lama menghindari risiko dan mengabaikan sektor produktif. IKS perlu keluar dari zona nyaman dengan mendesain ulang portofolio pembiayaan: mengurangi ketergantungan pada murabahah konsumtif, memperluas mudharabah dan musyarakah yang substantif, serta menghadirkan akad salam, muzara'ah, serta skema bagi hasil yang benar-benar menyentuh UMKM, petani, dan nelayan.
Demikian pula dukungan kebijakan pemerintah dan keterlibatan PTKIN akan mempercepat perluasan jangkauan. Untuk itu, IKS harus memahami peta sosiologis masyarakat, lebih adaftif serta hadir sebagai solusi atas kebutuhan riil masyarakat. Wallahu a'lam bisshawab.
Rahmat Hidayat
Penulis adalah Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pemerhati Industri Keuangan Syariah
Artikel ini adalah kiriman pembaca detikcom. Seluruh isi artikel menjadi tanggung jawab penulis. (Terimakasih - Redaksi)
(erd/erd)




































































