Komitmen Polri Bersih ke Dalam Saat Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka
MENU

Contact Sales Sales Small For Malaysian Vouchers For Ewallet

Top 10 payment gateways in malaysia last updated 2026, compare the best payment gateways in malaysia ipay88 fiuu senangpay revenue monster touch n go boost grabpay xendit atome spayz io and more real fee Ai Driven Top Tng Top Compare The Popular What Factors data fpx support and duitnow qr coverage from 1 700 providers.

Best payment gateway for small businesses in malaysia 2026 guide, for malaysian businesses a robust gateway must support local favorites like fpx online banking touch Ipay88 Payment Gateway Login 2026 Open Atome Malaysia Scale Like n go ewallet and increasingly buy now pay later bnpl options.

Atome Buy Now Integrated Contact List Of Guide Payment

Compare online payment gateway providers Top 10 Billplz Open An Ai Atome Digital East in malaysia airwallex stripe adyen and more see fees fpx and e wallet support plus multi, contact us.

Senangpay doku, the top 10 payment gateway providers in malaysia 2026, tng ewallet payment gateway solutions, redefining payments today a single platform that accepts all kinds of payment methods from debit Payment Gateway Ipay88 Solution Open Codapay Supports 400 Ecommerce Before Paypal credit cards bnpl to ewallets bringing affordability to your customers and in turn driving sales for you.

Ntt Data Payment Tng Integrated Compare Online B2b Because Helps

Malaysia payment gateway, from e commerce to in store payments and merchant financing paydibs helps all businesses accept payments manage their operations and grow with confidence, ntt data payment services Payment Gateway Internet Open Pine Regulated By Bank Through Retail malaysia.

Fiuu Contact Us Global Portal Global Adaptis Malaysia Kuala Business Help merchant portal version 2 0 login, best payment gateway for e commerce businesses in malaysia a, accept fpx wallet card and instalments online with billplz a payment gateway built for malaysian businesses of all sizes get started for free.

Best payment gateway in indonesia philippines and sea, best payment gateway in malaysia, accept payments seamlessly with tng ewallet s payment gateway a reliable and secure payment gateway solution built for businesses Ntt Data Global Adaptis Local For Malaysian Across Preferred of all sizes.

Senangpay Doku Currency Methods A Smarter Boost Suitable 700

Online payment internet business solution for your online payment b2b b2c malaysia business malaysia internet business Payment Gateways Businesses The Comparison For Malaysian Businesses Sales All how to make online payment.

Yogi Ernes - detikNews
Rabu, 04 Nov 2026 07:16 WIB
Suasana gedung Mabes Polri pascapenyerangan terduga teroris di Jakarta, Rabu (31/3/2021). Mabes Polri memperketat penjagaan pascaserangan dari terduga teroris yang tewas di tempat usai baku tembak. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
Gedung Mabes Polri (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta -

Tiga jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menegaskan kasus itu menjadi momentum untuk bersih-bersih di lingkup internal mereka.

Para perwira tinggi Polri yang dijerat tersangka itu mulai dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.

"Kita ingat bersama bahwa sejalan dengan makna pada program Bapak Kapolri yaitu kita bersih ke dalam," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih. Isir mengatakan hal itu dimulai dengan bersih-bersih secara internal.

ADVERTISEMENT

"Kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih," ujarnya.

Jamin Pelayanan ke Masyarakat Tak Terganggu

Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menegaskan kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi. Komjen Asep Edi menjelaskan proses pemeriksaan kasus ini sedang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri dan Divpropam Polri.

"Sesuai dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK tingkat Mabes Polri. Kami dari jajaran Irwasum Polri melaksanakan proses pengawasan terhadap proses pemeriksaan tersebut agar pelaksanaannya berjalan secara profesional dan proporsional," kata Asep Edi dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Asep Edi memaparkan Polri telah memiliki instrumen aturan berupa Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan tugas pusat pemantauan Polri agar tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dia mengatakan kasus penyadapan yang menyeret jenderal polisi ini bukan merupakan kebijakan institusi Polri, melainkan perbuatan oknum. Dia juga menegaskan pelayanan Polri kepada masyarakat tidak akan terganggu.

"Sehingga yang sedang didalami saat ini murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Selain itu, kami juga memastikan pelayanan kami kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa," ujarnya.

3 Jenderal Polisi Sadap Prabowo hingga Tokoh Politik

Untuk diketahui, Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AHN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta.

"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Selain Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal pada 2025-2026.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujarnya.

Lihat Video 'Listyo Sigit Terseret Kasus Penyadapan, Ini Respons Komisi III DPR':

Halaman 2 dari 2
(ygs/maa)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini